Cyber Library Universitas Nasional berkolaborasi dengan Fakultas Hukum UNAS, Fakultas Hukum Ubhara Jaya, Perpustakaan Ubhara Jaya, dan Penerbit Sinar Grafika, mengadakan bedah buku dan diskusi akademik "Hukum Pidana di Era KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana: Menafsir Ulang Tindak Pidana Khusus".
Edisi kedua Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional hadir di tengah berlanjutnya reformasi hukum pidana Indonesia yang semakin dinamis. Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menegaskan bahwa kodifikasi belum mencapai titik final, melainkan terus bergerak melalui koreksi, penyesuaian, dan bahkan pergeseran arah kebijakan. Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada aspek prosedural dan pemidanaan, tetapi juga memengaruhi cara memahami posisi, batas, dan relasi hukum pidana khusus dalam kerangka KUHP Nasional.
Merespons dinamika tersebut, buku ini tidak sekadar diperbarui, tetapi direvisi, diperluas, dan dipertajam secara kritis. Penulis mengulas arah kodifikasi beserta implikasi teoretis dan praktisnya, termasuk keterkaitannya dengan hukum acara pidana yang baru serta kebijakan penyesuaian pidana. Dengan tetap berpijak pada sikap kritis, bahwa perubahan hukum tidak selalu identik dengan kemajuan, buku ini menguji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai negara hukum. Pembahasan mencakup lima rezim tindak pidana khusus—HAM, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika—dengan penekanan pada konsekuensi yuridis dan praktiknya, sehingga tetap relevan sebagai rujukan akademik sekaligus panduan praktis.
.png)